• Inyoman -
• 11 May, 2026

SUMENEP  I MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mematangkan program penguatan sektor tembakau melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026. Anggaran sebesar Rp2,1 miliar disiapkan guna mendukung peningkatan produktivitas petani tembakau di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.

Program tersebut tidak hanya difokuskan pada bantuan bibit, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petani melalui pelatihan pertanian modern dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan sarana pertanian guna membantu kebutuhan petani menghadapi musim tanam tembakau mendatang.

Pelaksanaan program berada di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep sebagai instansi teknis pelaksana. Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat sektor pertanian tembakau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, menjelaskan bahwa program tersebut disusun menyesuaikan kebutuhan petani menjelang musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau merupakan periode paling ideal untuk budidaya tembakau karena kondisi cuaca lebih mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Karena itu, penyaluran bantuan direncanakan dilakukan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar waktunya selaras dengan jadwal tanam petani di lapangan. Penyesuaian tersebut dinilai penting supaya bantuan benar-benar dapat dimanfaatkan ketika petani memasuki masa penanaman.

Pemerintah daerah juga berupaya memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat waktu sehingga mampu mendongkrak hasil produksi petani. Selain bibit, dukungan pupuk pertanian turut dipersiapkan guna menjaga kualitas tanaman selama proses budidaya berlangsung.

Dalam program tersebut, kegiatan pembibitan menjadi salah satu fokus utama untuk menjamin ketersediaan bibit unggul bagi kelompok tani penerima bantuan. Pemerintah juga akan menggelar sekolah lapang pertanian sebagai sarana peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani tembakau di Sumenep.

Melalui sekolah lapang itu, petani diharapkan memahami teknik budidaya modern yang lebih efektif sehingga produktivitas panen dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia petani menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian tembakau daerah.

Saat ini, sejumlah kelompok tani dari berbagai kecamatan masih mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan program tersebut. Pemerintah belum menetapkan lokasi penerima karena proses pemetaan kebutuhan petani masih berlangsung bersamaan dengan pembahasan anggaran pada tahap PAK.

Pemetaan itu dilakukan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan merata sesuai kebutuhan kelompok tani penerima manfaat. Chainur Rasyid menambahkan, bibit tembakau yang akan dibagikan berasal dari BSIP TAS sesuai ketentuan program pemerintah.

Bibit nantinya akan disalurkan dalam bentuk barang kepada kelompok tani penerima untuk mempermudah proses distribusi bantuan. Penyaluran bantuan juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia agar seluruh program berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi petani.

Pemkab Sumenep berharap pemanfaatan DBHCHT dapat memperkuat keberlangsungan sektor pertanian tembakau sekaligus menopang perekonomian masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor tersebut.

Sebagai gambaran, program serupa pada tahun 2025 lalu telah menjangkau petani tembakau di 19 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Luasnya cakupan penerima bantuan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Melalui program tahun 2026, pemerintah berharap dukungan sarana pertanian serta peningkatan kemampuan bertani modern dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani tembakau di Kabupaten Sumenep. (sdm)